[belajar ekspor] Certificate of Quality

Awal bulan ini, perusahaan kami membuka kontrak dengan buyer baru dari China. Pengiriman perdana juga di bulan ini. Seperti pengiriman kami ke buyer reguler kami, kontrak tetap kami buat, dengan mensyaratkan dokumen-dokumen ekspor, yaitu invoice-packing list (CIPL), Bill of Lading (BL), Certificate of Origin (COO) dan Phytosanitary. Namun, buyer baru kami ini mensyaratkan 1 dokumen lagi, yaitu Certificate of Quality yang diterbitkan oleh Sucofindo atau Lembaga Survey lainnya.

Atas dasar kontrak tersebut, kami pun segera mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak Sucofindo. Informasi dari Sucofindo memberikan ilmu dan pengalaman baru buat kami. Bahwa terkait dokumen yang kami butuhkan, terlebih dahulu kami harus bersurat ke Sucofindo untuk proses pengambilan sampel dan analisis. Untuk proses pengambilan sampel juga ada dua cara, pertama : jika pihak Sucofindo yang mendatangi gudang kami, maka hasil akhirnya adalah Certificate of Quality, namun jika kami yang membawa sampel kami ke Sucofindo, maka hasil akhirnya adalah Report of Analysis. Certificate of Quality membutuhkan waktu dan biaya yang lebih daripada Report of Analysis.

Semua kembali ke kebutuhan pihak buyer, mereka membutuhkan Certificate of Quality atau Report of Analysis. Sehingga kami pun mengkomunikasikan hal tersebut dan mereka setuju dengan Report of Analysis. Alhamdulillah.

Dan karena kami telah bersurat untuk pengambilan sampel ke gudang via email, maka kami pun mengirimkan kembali pemberitahuan sebagai berikut :

Dear Sucofindo Makassar,

Dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan sampling rumput laut ini diubah menjadi permohanan report of analysis, oleh karena itu hari ini kami akan membawa sampel rumput laut ke Sucofindo utk dilakukan analisis impurities dan moisture content.
Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Rgrds,

xxx

Berikut contoh Surat Permohonan Pengambilan Sampel

[KOP SURAT]

No. : …
Lamp : –
Hal : Permohonan Pengambilan Sampel dan Analisis

Kepada Yth.
Pimpinan PT. SUCOFINDO Cabang Makassar
Di Makassar
Dengan hormat,
Bersama surat ini kami bermohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan PT. SUCOFINDO Cabang Makassar untuk dilakukan pengambilan sampel dan analisis impurities dan moisture content terhadap komoditi kami yaitu Dried Gracilaria Seaweed di tempat kami.

Berikut ini kami sampaikan alamat gudang dan waktu pengambilan sampelnya.
Tempat : ……………………………………
Waktu : Jumat, 10 Juni 2016 (Pukul 09:00 – 16:00)
Kontak Gudang : Bapak Ari Setiawan (0823-xxxx-xxxx)
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
………………
Divisi Ekspor

….

Semoga bermanfaat

Salam Sukses

^_^

Iklan

NIK – Nomor Identitas Kepabeanan

Kamu eksportir/importir ? … Sudah punya NIK atau belum ? … Apa sih NIK itu ? …

Bagi pengguna jasa baik itu eksportir maupun importir sudah sangat akrab dengan yang namanya NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), karena NIK adalah KTP bagi eksportir/importir.

Dalam Buku Panduan Proses Registrasi Kepabeanan dikatakan bahwa NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengguna jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

Jadi intinya NIK hanya akan diberikan kepada pengguna jasa yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu, namun tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi dan disiapkan sebelum melakukan registrasi. So, apa-apa saja dokumen yang harus anda punyai untuk persyaratan aju NIK ? … baiklah mari dicek satu per satu ya …

  1. Akte Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman
  2. Akte Perubahan yang terakhir + SK Kehakiman (jika ada perubahan)
  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku
  4. NPWP Perusahaan / SKT (Surat Keterangan Terdaftar) NPWP
  5. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
  6. SIUP, TDP bagi eksportir
  7. API (Angka Pengenal Impor) bagi Importir
  8. NP PPJK bagi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
  9. Identitas Penanggung Jawab
  10. Laporan Keuangan
  11. Rekening Koran
  12. Surat Kuasa bermaterai cukup, jika permohonan registrasi dilakukan oleh selain Penanggung Jawab

Nah, kelengkapannya seperti di atas. Jika masih ada yang kurang harap segera dilengkapi.

Untuk registrasi online, baiknya menggunakan browser mozilla firefox terbaru untuk menggunakan Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan. Dan untuk masing-masing dokumen dalam format pdf dan berukuran maksimal 5MB untuk setiap file-nya. Mohon dipastikan masing-masing file telah memuat dokumen secara lengkap (jika dokumen multi-halaman) dan jelas (dokumen dapat terbaca dan foto yang terdapat pada dokumen harus jelas).

Sepertinya sudah cukup jelas penjelasan singkat saya, so yuuuks cap cus bismillahirrohmanirrahiim selamat mencoba, semoga sukses 🙂

 

 

 

Belajar Ekspor : Permohonan sebagai Pengguna PPK Online

Siang,, mau tanya dong, untuk register nama perusahaan utk pembuatan phitosanitary itu harus ada izin resmi atau apa gak ya ?? atau hanya masukin nama pt. npwp , siup & tdp no saja ??
kemudian apakah harus kasih sample sebelum pembuatan phyto nya ??

mohon pencerahannya

Mengutip kembali pertanyaan dari sdr/i Nurma terkait PPK Online, saya pun mengutip kembali jawaban saya :

Siang juga, untuk pendaftaran perusahaan anda terlebih dahulu mengajukan permohonan sebagai pengguna PPK on line dengan melampirkan dokumen-dokumen perusahaan anda seperti situ, siup dan KTP pemilik/penanggung jawab ke kantor karantina di tempat anda. Jika anda bingung dengan model suratnya, silahkan dikonsultasikan ke petugas karantina di tempat anda.
Semoga jawaban saya bisa dimengerti.
Sukses
Salam

bersama ini pula saya ada contoh Surat Permohonan sebagai Pengguna PPK Online dan Surat Pernyataan Kesanggupan dari pimpinan/penanggung jawab.
Surat Permohonan Sebagai Pengguna PPK Online

Surat Permohonan Sebagai Pengguna PPK Online

Surat Pernyataan Kesanggupan Pimpinan Perusahaan

Surat Pernyataan Kesanggupan Pimpinan Perusahaan

**. Surat menggunakan kop perusahaan
Semoga bermanfaat ^^
Salam Sukses

Belajar EMKL : Doc. HC

HC adalah singkatan dari Health Certificate atau Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Permen KP No. 29 Tahun 2008 adalah Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditanda tangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau negara transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama penyakit ikan yang diisyaratkan.

Adapun Persyaratan Permohonan HC dalam hal ini Ekspor ke negara mitra adalah sebagai berikut :
1. Surat Permohonan HC
2. Invoice dan Packing List
3. Foto Copy Sertifikat HACCP
4. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Inspeksi (SKHI)
5. Riwayat Bahan Baku
6. Hasil Survailen Terbaru
7. Permohonan Stuffing jika diperlukan satu bulan
8. Laporan Evaluasi Verifikasi Kesesuaian Dokumen

Persyaratan Permohonan HC dalam hal ini Persyaratan Ekspor ke negara non mitra adalah sebagai berikut :
1. Surat Permohonan HC
2. Invoice dan Packing List
3. Foto Copy Sertifikat HACCP & Foto Copy SKP
4. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Inspeksi (SKHI)
5. Laporan Evaluasi Verifikasi Kesesuaian Dokumen
6. Own Check Monitoring

contoh

Belajar EMKL : HS Code

Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan Harmonized System disusun pada tahun 1986 oleh sebuah Kelompok studi dari Customs Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Customs Organisation), dan disahkan pada konvensi HS yang ditandatangani oleh tujuh puluh Negara yang sebagian besar Negara Eropa, namun sekarang hampir semua Negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkannya melalui Keppres no. 35 tahun 1993.

Tujuan daripada pembuatan HS ini di antaranya adalah:

* Memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis

* Memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia

* Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan

Klasifikasi barang :

1. Identifikasi barang yang akan diklasifikasikan, caranya adalah dengan mengetahui spesifikasi barang, dengan identifikasi ini kita dapat memilih bab yang berkaitan dengan spesifikasi barang tersebut

2. Perhatikan penjelasan yang terdapat dalam catatan bagian atau catatan Bab terkait barang yang sudah diklasifikasikan. Jika terdapat catatan yang mengeluarkan barang dari bab atau bagian yang dipilih, perhatikan pada bagian atau bab apa barang tersebut diklasifikasikan. Dengan catatan ini maka kita dapat mengetahui barang tersebut diklasifikasikan di bab atau bagian lainnya

3. Setelah bagian atau Bab telah sesuai dengan spesfikasi barang, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi pos yang mungkin mencakup barang tersebut lebih spesifik. Di sini kita akan menentukan sub-pos (6-digit), sub-pos AHTN (8-digit) dan pos tarif (10-digit) jika ingin menetahui pembebanan barang yang akan masuk ke Indonesia. Apabila timbul permasalahan dalam pengklasifikasian, sebaiknya kembali lagi pada 10 poin ketentuan menginterpretasi HS yang terdapat dalam HS

Pembacaan HS Code :

HS menggunakan kode nomor dalam mengklasifikasikan barang. Kode-kode nomor tersebut mencakup uraian barang yang tersusun secara sistematis. Sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi Bab (2-digit), pos (4-digit), dan sub-pos (6-digit) dengan penjelasan sebagai berikut:

Misalkan kode HS 0101.11.xx.xx yang diambil dari BTBMI (10 digit)

01 01  11 xx xx

__ Bab (Chapter) 1

_____ Pos (Heading) 01. 01

________ Sub-pos (Sub-heading) 0101. 11

___________ Sub-pos ASEAN, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)

______________ Pos Tarif Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)

* Bab di mana suatu barang diklasifikasikan ditunjukkan melalui dua digit angka pertama, contoh di atas menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada Bab 1

* Dua digit angka berikutnya atau empat digit angka pertama menunjukkan heading atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya, contoh ini menunjukkan barang tersebut diklasifikasikan pada pos 01.01

* Enam digit angka pertama menunjukkan sub-heading atau sub-pos pada setiap pos dan bab yang dimaksud. Pada contoh di atas, barang tersebut diklasifikasikan pada sub-pos 0101.11

* Delapan digit angka pertama adalah pos yang berasal dari teks AHTN

* Sepuluh digit angka tersebut menunjukkan pos tarif nasional yang diambil dari BTBMI, pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (BM, PPN, PPnBM atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya

HS mempunyai enam digit angka untuk penggolongan, masing-masing Negara yang ikut menandatangani konvensi HS atau contracting Party dapat mengembangkan penggolongan enam digit angka tersebut menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebijakan Pemerintah masing-masing namun tetap berdasarkan ketentuan HS enam digit. Di Indonesia sendiri sistem penggolongan tersebut menggunakan sistem penomoran 10 digit dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-pos dalam HS enam digit.

*lengkapnya silahkan klik disini

Contoh HS Code pada Certificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA)

Contoh HS Code pada Certificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA)

Pada Gambar  COO di atas, terdapat Kode HS untuk pengiriman Rumput Laut Kering Jenis Gracilaria spp. ke negara China.

Semoga bermanfaat 🙂

 

 

belajar EMKL : Phytosanitary Certificate (PC)

Phytosanitary Certificate (PC) adalah Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Institusi Karantina Tumbuhan.

PC diberikan oleh pihak Karantina Tumbuhan terhadap setiap permohonan ekspor komoditas tumbuhan yang diwajibkan/disyaratkan oleh Negara tujuan ekspor dari komoditi Tumbuhan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan junto Pasal 4 PP No. 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. yaitu :

( 1 ) Setiap Media Pembawa
yang akan dikeluarkan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh Negara tujuan WAJIB:
a) Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi Tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang
tergolong benda lain:
b) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan:
c ) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

 

Untuk memperoleh Phytosanitary Certificate setiap eksportir/pihak yang telah dikuasakan/ditunjuk oleh eksportir (PPJK/EMKL/EMKU), harus mengikuti prosedur administrasi dan teknis, mulai dari administrasi on-line ke [klik di sini]. Silahkan masukkan [username] dan [password] perusahaan anda, namun jika anda belum memiliki/ belum terdaftar, Silahkan Register terlebih dahulu perusahaan anda di Unit Pelayanan Teknis Karantina terdekat Masukkan kode perusahaan dan PIN perusahaan dengan benar… dan selanjutnya, jika anda telah meregister, namun dalam aplikasi awal anda menemui kesulitan untuk login, harap menghubungi Unit Pelayanan Teknis Karantina tempat perusahaan anda melakukan registrasi.

img018

SP-1-Ekspor (PPK online) … bakal phyto

[sampai di sini dulu ya, lain wkt dilanjutkan kembali … kebetulan kemarin dan hari ini ada shipment, draft phyto sudah acc, dan container terakhir sepertinya sudah hampir tiba di pelabuhan. so, yukkkk cap cus ke Kantor Karantina dulu kita ya, buat pencetakan original … 🙂 ]

 

Belajar EMKL : Shipping Instruction (SI)

SHIPPING INSTRUCTION (SI) atau  Shipping Order (SO) adalah surat yang dibuat oleh Shipper(Pemilik Barang atau perusahaan ekspedisi) yang ditujukan kepada Carrier / kapal (Pelayaran) untuk menerima  dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut.

Shipping Instruction antara lain berisi  :  Nama shipper, Nama Consignee di pelabuhan bongkar, Notify address, Vessels/Nama Kapal, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Tujuan, Nama dan Jenis barang, Jumlah Berat dan Volume, Shipping Mark, Total Nett Weight, Total Gross weight, Total Measurement, Freight and charge, B/L , Dated, Commercial Invoice, No.L/C (jika ada).

contoh SI untuk ekspor

Shipping Instruction 1

Shipping Instruction 1

contoh SI untuk lokal (dalam negeri)

Shipping Instruction 2

Shipping Instruction 2